Bayar THR Jangan Ngutang

INDOPOS.CO.ID – Peraturan Pemerintah (Perpres) tentang kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri, dinilai Senayan mengandung semangat pencitraan. Semakin kental nuansa itu, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan secara langsung, bahwa ia telah menandatangani Perpres tersebut.

DPR menyambut baik adanya kenaikan tersebut. Tetapi yang diperlukan sekarang adalah meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan masyarakat Indonesia pada umumnya secara berkesinambungan.

“Saya mengapresiasi adanya THR dan Gaji ke-13 untuk PNS, TNI/Polri yang memang tiap tahun selalu diberikan. Bahkan, pensiunan PNS pun diberikan. Tapi ini kok terkesan pencitraan. Terlebih harus presiden yang mengumumkannya. Kenapa tidak menteri terkait saja,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada INDOPOS, Jumat (25/5).

Dia menilai, seharusnya Presiden dan pemerintah juga memikirkan nasib rakyat lainnya, selain PNS. “Masyarakat Indonesia pada umumnya, yang justru perekonomiannya saat ini sedang kembang kempis,” tegas penggagas gerakan #2019Ganti Presiden itu.

Selaku pimpinan lembaga wakil rakyat yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini, Mardani berpendapat, boleh saja gaji dan tunjangan PNS lebih besar dari pegawai swasta. Namun tidak serta merta, memaksakan anggaran sehingga menimbulkan hal baru.

“Kita ingin seperti Singapura yang gaji PNS-nya lebih besar dari gaji swasta. Tapi memang diikuti dengan pemerintah yang cerdas dan mampu mempersempit kesenjangan ekonomi antar rakyat,” jelasnya.

Apa yang dimaksud pemerintahan cerdas itu? Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yakni memastikan dana Negara yang dipakai untuk pembiayaan THR dan Gaji ke-13 itu bukan diambil dari dana hutang yang justru akan membebankan negara dan rakyat.

“Pastikan itu dilakukan karena memang pemerintah punya dana yang sustain, bukan hutang. Karena itu pemerintah harus cerdas menghasilkan revenue bagi rakyat,” ujarnya.

Tapi jika banyak BUMN merugi, pajak tidak tercapai dan defisit neraca pembayaran dan perdagangan, Mardani mengaku khawatir, kondisi ini hanyalah pencitraan sesaat.

Terpisah, Sekretaris Bidang Ekuintek (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi) DPP PKS Handi Risza menambahkan, pihaknya mengapresiasi kebijakan tersebut, sebagai bagian dari upaya negara untuk membantu PNS, TNI, Polri dan Pensiunan yang selama ini sangat terbatas pendapatannya.

THR dan gaji ke 13 tersebut tentu dapat memenuhi kebutuhan Lebaran dan kebutuhan anak sekolah yang sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru.

Namun kenaikan THR dan gaji ke-13 yang fantastis sebesar 68,92 persen dari tahun 2017, tentu akan meningkatkan anggaran belanja pegawai. Tahun 2017 THR dan gaji ke-13 sebesar Rp 20 triliun, kini menjadi Rp 35,76 triliun.

“Yang kita kritisi adalan konsekuensi dari pemberian THR yang lebih besar, akan menaikkan belanja pegawai. Dimana dalam APBN 2018, anggaran belanja pegawai dipatok sebesar Rp 227,46 triliun. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas yang menjadi kebijakan Pemerintah pusat,” terangnya kepada INDOPOS.

Dirinya juga menyatakan, kebijakan pemerintah yang memberikan THR kepada PNS dan TNI/Polri dinilai tidak adil. Pasalnya, tunjangan tersebut tidak didapatkan oleh para tenaga honorer yang juga bekerja untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Padahal beban kerja yang harus dipikul oleh para tenaga kerja honorer ini sama dengan para PNS. Namun sayang, nasib yang diterimanya jauh berbeda dengan para abdi negara tersebut. Saat ini jumlah tenaga honorer juga tidak bisa dibilang sedikit. Untuk profesi guru saja misalnya, ada sekitar 1,2 juta guru di Indonesia yang merupakan tenaga honorer.

Dengan kondisi ekonomi yang jauh dari kata membaik, lanjutnya, Pemerintah harus juga menunjukkan sense of crisis kepada masyarakat, dimana situasi ekonomi sulit, tentu kehidupan pun makin susah.

“Saya usulkan, kenaikan THR dan Gaji ke-13 untuk PNS ini harus juga dipikirkan nasib rakyat lainnya. Ambil saja uang untuk rakyat non PNS dengan melakukan pemotongan tunjangan bagi para pejabat eselon I dan Menteri serta pejabat BUMN yang gajinya sangat fantastis. Seperti yang ditunjukkan oleh Tun Mahatir Muhammad di Malaysia,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengatakan, kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan politis semata. Apalagi, Fadli Zon beranggapan jika upaya bagi-bagi THR kepada PNS itu hanya buang-buang uang saja. Tentunya hal tersebut sangat jauh berbeda dengan upaya pemerintah untuk melakukan penghematan besar-besaran.

Lebih lanjut Fadli dalam tweetnya di akun @FadliZon meminta uang tunjangan tersebut dialihkan untuk tenaga honorer yang menurutnya lebih jauh membutuhkan.

Apalagi ini dilakukan di tahun politik. “Kenapa tak perhatikan honorer yang jauh lebih membutuhkan?” tulis Fadli Zon di akun twitter-nya.

Di tempat berbeda, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat,

kebijakan tersebut hanyalah politik baik hati Pemerintahan Jokowi terhadap para ASN.

“Kebijakan ini dikeluarkan agar dilihat bahwa pemerintahan (Jokowi-JK) sekarang sebagai pemerintahan yang perduli dan sangat baik kepada PNS,” ucap Uchok dalam keterangan tertulis yang diterima INDOPOS di Jakarta.

Menurutnya, dasar adanya dua tunjangan tersebut diberikan karena pemerintah menilai kinerja aparatur sipil negara semakin baik. Akan tetapi, CBA melihat, kinerja PNS dari konteks penyerapan atau realisasi anggaran di bulan April 2018, tidak semua kementerian baik atau tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Uchok memberikan sampel data di Kementerian Pertanian, bahwa realisasi anggaran pada bulan April 2018 hanya sebanyak 11.61 persen. Sementara April 2017 bisa mencapai 14.67 persen.

“Begitu juga dengan kementerian Sosial, realisasi anggaran pada April 2018 hanya 13.52 persen dari total APBN. Kalau realisasi anggaran pada April 2017 mencapai sebanyak 16.30 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan, seharusnya pemerintah lebih efesien dan memikirkan pembayaran hutang negara.

“Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu, bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai Rp 4.180 Triliun,” tegasnya.

Ditambahkan, seharusnya Pemerintahan Jokowi berkaca pada Malaysia. Di sana, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tidak melakukan pemborosan anggaran untuk gaji para pegawai karena melihat besarnya utang Malaysia hingga mencapai Rp 3.593 Triliun.

“PM Malaysia malahan melakukan pemotongan anggaran untuk seluruh menteri kabinet sebesar 10 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons positif kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Dia mengharapkan masyarakat tidak menjadikan kebijakan itu sebagai komoditas politik.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, pemerintah telah menyampaikan alasan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri dan kalangan pensiunan. Yakni sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para abdi negara.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah juga berkewajiban mensejahterakan aparaturnya. Dalam pandangan Bamsoet, gaji ke-13 dan THR merupakan ikhtiar pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Namun, mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengharapkan apresiasi dalam bentuk THR dan gaji ke-13 itu dibarengi peningkatan kinerja pada abdi negara.

“Mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, negara mengalokasikan anggaran Rp 35,76 triliun untuk membayar THR dan gaji ke-13.

“Ada yang istimewa untuk tahun ini, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. THR tahun ini diberikan juga kepada para pensiunan,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Rabu (23/5)

Presiden berharap dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ini bukan hanya akan bermanfaat bagi kesejahteraan pensiunan, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Kita berharap, ada peningkatan kinerja ASN dan juga kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” tegas Presiden.

Mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Sumber:

https://indopos.co.id/read/2018/05/26/139327/bayar-thr-jangan-ngutang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s