Negara Harus Memfasilitasi Hak Konstitusi Warga Indonesia

Hak pilih masyarakat adalah hak konstitusi sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu DPR meminta pemerintah melakukan langkah optimal untuk memperjuangkan 161,24 ribu masyarakat yang belum memiliki e-KTP sebagai salah satu persyaratan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardhani di sela-sela RDP dengan Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar yang membahas Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) Pilkada 2018.

“Kami melihat memang semua sudah bekerja walalupun masih ada beberapa catatan. Di daerah Papua misalnya kami melihat kepemilikan e-KTP diangka 30 persen, padahal penyelenggaran Pilkada tinggal satu bulan dan penyelenggaran Pilpres kurang dari setengah tahun. Ini yang kita minta perlu ada solusi,” ungkap Mardhani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Pihaknya menyadari bahwa undang-undang telah mengatur bahwa peserta yang bisa memilih adalah yang memiliki e-KTP, namun pihaknya juga tidak bisa menutup mata, masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Bahkan di Karawang yang dekat dengan Jakarta saja masih ada sekitar 8 ribu yang belum memiliki e-KTP.

“Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi penyelesaian data pemilih dan meminta Badan Pengawas Pemilu agar melakukan pengawasan yang cermat terhadap data pemilih Pilkada. Terlebih data yang akan digunakan pada tahun 2018 ini, 80 persen akan digunakan lagi dalam Pemilihan Umum 2019,” jelasnya.

Politisi F-PKS itu juga menyampaikan pihaknya meminta kepada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk terus menjemput bola hingga ke kabupaten. “Kami minta Dirjen Dukcapil segera mengambil langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan perekaman KTP elektronik agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan ada 161,24 ribu masyarakat yang belum memiliki e-KTP, namun untuk terus mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP tersebut, pihaknya terus melakukan jemput bola hingga ke desa. “Kami terus melakukan jemput bola, agar masyarakat bisa melakukan perekaman,” jelasnya.

Jemput bola untuk melakukan perekaman e-KTP terus dioptimalkan, pasalnya, pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi masyarakat yang ingin melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 namun belum melakukan perekaman.

“Jadi, kalau masyarakat sudah melakukan perekaman kami bisa mengeluarkan suket, tetapi kalau belum kami tidak bisa mengeluarkan suket, kami tidak mau ada double,” ungkapnya, seraya menghimbau seluruh masyarakt yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mendatangin Dukcapil terdekat. (rnm/sc)

Sumber:

http://dpr.go.id/berita/detail/id/20823/t/Negara+Harus+Memfasilitasi+Hak+Konstitusi+Warga+Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s