PKS Nilai Pilkada Tidak Terganggu Tatkala Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak ada rangkaian Pilkada serentak 2018 menjadi terganggu ketika KPK umumkan Calon Kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Demikian ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi imbauan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wirantomeminta KPK menunda proses hukum kasus rasuah yang diduga melibatkan calon kepala daerah.

“Tidak lah, kan calon misal cuma satu ditangkap, sebagai tersangka tidak gugur haknya ya. Tetap bisa dipilih, kampanye misal kalau ditangkap yasudah ada wakilnya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Begitu juga dengan pertimbangan Wirantoterkait keadilan ketika ditahan tidak bisa kampanye.

Menurut Mardani, pasangan calon masih boleh berkampanye meskipun salah satu ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi.

“Telah tetapkan tersangka kampanye boleh gitu. Aspek adilnya ada,” tegasnya.

Karena itu ia tegaskan, pemberantasan Korupsi harus jalan terus, sehingga kelak bisa menghasilkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Di tempat berbeda, Kemenko Polhukam Wiranto mengatakan pernyataannya agar penegak hukum menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 bukanlah sebuah paksaan.

Sebelumnya Wiranto menyatakan niat untuk bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar komisi antirasuah itu menahan penetapan tersangka kasus korupsi calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 sampai proses pemilihan selesai.

Saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) Wirantomengatakan pernyataannya itu adalah sebuah himbauan.

“Usulan penundaan itu bertujuan agar tidak menimbulkan buruk sangka, tidak membuat KPK dituduh masuk dalam ranah politik, tujuan baik bukan untuk mencegah penindakan dan pengusutan semata.”

“Tapi kalau tidak mau ya silakan, namanya bukan paksaan, itu himbauan saja. Itu kan bentuk komunikasi jamin pilkada aman, tidak diwarnai kericuhan, tertib, dan lancar,” tegasnya.

Oleh karena itu Wiranto tidak mempermasalahkan bila akhirnya tetap ada penegak hukum yang akan melanjutkan proses hukum bagi peserta Pikada serentak 2018.

Tapi Wiranto tetap mengimbau agar arahan tersebut dilaksanakan agar tidak mengganggu proses politik Pilkada 2018 hingga Pilpres 2019.

“Sudah saya katakan kemarin bahwa penundaan tak mengurangi ancaman kepada yang bersangkutan,” katanya.(*)

Penulis: Srihandriatmo Malau

Editor: Johnson Simanjuntak

Sumber: Tribunnews Tribunnews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s