Meneropong Politik Ekonomi Indonesia

Kali ini saya sedikit keluar dari bahasan politik internal dan izin menengok sejenak kondisi politik ekonomi Indonesia. Baik yang terkait dengan perkembangan ekonomi, maupun dampaknya pada politik dalam negeri. Karena, ada hubungan yang erat antara kondisi ekonomi satu bangsa dengan kestabilan politiknya.

Ambilah contoh sederhana bagaimana kegemilangan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan memenangi Pileg, Pilkada dan Pilpresnya, dalam kajian Fareed Zakaria—kolumnis Politik CNN dan New York Times—harus berakhir tragis salah satunya karena kondisi ekonomi Mesir pasca Revolusi Musim Semi Arab belum juga membaik, sehingga kesabaran publik tidak terwujud. Walau faktor utamanya, tentu, adalah konspirasi kudeta terhadap Presiden Mursi.

Contoh kedua adalah kisah Turki dengan Erdogannya. Dukungan solid publik Turki pada AK Party di antara sebabnya adalah keberhasilan Kabinet Erdogan membuat Turki meningkat statusnya dari status negara dunia ketiga menjadi standar negara maju dalam hal infrastruktur dan pendapatan per kapita.

Jadi ada hubungan erat antara perkembangan ekonomi satu negara dengan dinamika politik satu bangsa.

Lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Khususnya sejak Presiden Jokowi menjadi nakhoda negeri ini?

Dalam pandangan saya, secara sederhana ekonomi Indonesia akan tumbuh walau menghadapi banyak tantangan. Kemampuan pemerintah dan pihak swasta di tanah air bekerja dengan kreatif dan inovatif akan menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun jika ekonomi tumbuh, tidak dengan sendirinya distribution of wealth (pemerataan kemakmuran) dapat terjadi dengan sendirinya. Apatah lagi dengan rasio gini yang kian mengkhawatirkan (diatas 0.4), kondisi kesenjangan ekonomi sudah masuk lampu kuning.

Jadi, ekonomi Indonesia hingga 2019 akan berjalan dan tumbuh walau lambat. Artinya, persaingan politik hingga 2019 akan berjalan normal, tidak ada chaos dan tidak memberi peluang bagi perubahan mendadak, khususnya dalam perpindahan kekuasaan di dalam negeri. Karena itu, PKS harus menyiapkan diri dengan baik menuju kontestasi politik 2019 yang memberi keuntungan bagi kubu pemerintah dan para pendukungnya karena kondisi ekonomi yang tidak terlalu buruk bagi masyarakat.

Berikut beberapa fenomena ekonomi yang mendasari prediksi diatas:

Pertama, Pak Jokowi saya kategorikan very simple man, sebagian mengatakan a man with no value, karena seringkali dasar pengambilan keputusannya bukan afiliasi nilai, apatah lagi ideologinya. Fokusnya sekarang adalah infratsruktur dan infrastruktur. Ditambah kecepatan dan kecepatan. Makanya beberapa prosedur dan izin disederhanakan walau berpotensi menghadapi masalah dikemudian hari. Misal belum kelarpun, sudah di tanda tangani prasasti peletakkan batu pertama kereta cepat. Pembuatan MRT di Jakarta, jalan tol lintas Sumatera hingga percepatan pemungsian waduk Jatigede yang lebih 10 tahun mangkrak.

Dalam beberapa hal, itu ditanggapi positif karena memang isu konektivitas dan biaya logistik sangat membelenggu ekonomi kita. Sudah menahun. Plus, percepatan infrastrukur ditambah ‘keberanian’ memutus rantai subsidi BBM—menurut saya ini langkah cerdas menyehatkan APBN—membuat kita berinvestasi pada sektor yang tepat walau pahit diawal. Tidak heran rating Moody’s pada ekonomi Indonesia naik lagi ke investment grade walau pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 dan 2015 masih di bawah zaman SBY. Jadi ada plus minusnya.

Kedua, kondisi ekonomi kita memang masih sulit mencapai target pertumbuhan sama atau diatas 7% pertahun. Ini memang batas minimal pertumbuhan agar angka pengangguran kita tidak bertambah. Namun memang dalam pandangan para pengamat, ekonomi dunia masih akan lamban dan bergerak rendah hingga 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia yang berkisar 2.5 – 3% per tahun belum membuat Indonesia dapat melompat pertumbuhannya. Apalagi Cina sebagai tujuan ekspor utama komoditas kita pertumbuhan ekonominya sedang di bawah 7% (6.9% di 2015). Plus harga komoditas yang rendah membuat penerimaan Indonesia memang tertekan. Belum lagi harga minyak yang turun juga menekan penerimaan dollar kita.

Tapi dengan pasar yang besar—jika kita bisa kelola—ekonomi Indonesia tetap prospektif. Pertumbuhan kelas menengah (USD 2 – 20 /day) hampir 7 juta pertahun dengan angka mendekati 134 juta adalah jaminan pasar yang captive. Tapi dengan MEA itu pun jadi peluang dan tantangan sekaligus. Presiden Jokowi pede biar kita terlecut bekerja. Tapi birokrasi yang lamban membuat daya saing kita sangat rendah.

Ketiga, kisah sukses Gojek—tanpa punya satupun sepeda motor—mampu merajai pasar ojek dengan 150 ribu motornya, menjadi contoh nyata betapa potensi ekonomi Indonesia sangat menjanjikan. Banyak startup bisnis (seperti: bukalapak.com, layanan JNE, hingga perusahaan penyedia jasa broker perumahan) yang sukses mengembangkan bisnisnya. Dan dalam banyak hal, inovasi serta ketekunan selalu menjadi kata kunci.

Akhirnya kondisi ekonomi Indonesia akan terus maju selangkah demi selangkah menuju negara maju. Yang artinya, partai politik yang akan fit (sesuai) adalah mereka yang selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi serta SDM nya. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan sikap amanah untuk menjaga kerja dan kinerja partai ini agar selalu mempesona publik yang kian cerdas dan mapan ini. Wallahu a’lam bishawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s