Membangun Dakwah Kutural dan Struktural

Dakwah pada asalnya adalah pekerjaan yang tidak memerlukan sarana. Modalnya satu; hati yang ikhlas dan taat kepada Allah SWT. Karena itulah Imam Syahid Hasan Al Banna menegaskan, “Nahnu du’at qobla kulli syai’i (Kita berprofesi sebagai da’i sebelum profesi lainnya)”.

Karena itu juga Baginda Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kita untuk, “Balligu ‘anni walaw aayah (sampaikanlah walau cuma satu ayat). Bahkan Allah SWT menyematkan kriteria umat terbaik dengan sifat, “Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia; mengajak yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS 3:110). Dimana inti dakwah adalah amar ma’ruf dan nahi munkar.

Namun dalam perkembangannya ketika pekerjaan menata umat mulai memasuki wilayah dan tanggung jawab yang lebih luas, membuat dakwah mesti merapatkan shaf untk masuk ke ruang publik. Mulailah era dakwah jahriyah jamahiriyah (dakwah yang terbuka untuk publik) dilanjutkan dengan dakwah di medan siyasah (politik). Mulailah era dakwah siyasah yang tidak hanya mengandalkan tabligh, ta’lim dan takwin tapi juga dakwah melalui Perda (Peraturan Daerah) dan Undang-Undang, hingga dakwah melalui eksekutif sebagai decission maker baik sebagai Bupati, Walikota hingga Gubernur dan Menteri. Dakwah melalui jalur politik dan kekuasaan ini disebut dengan dakwah struktural. Dimana dakwah berupaya mengisi ruang publik dengan nilai-nilai Islam sebagai solusi bagi kehidupan publik yang adil, sejahtera dan bermartabat. Berupaya mewujudkan negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur.

Namun dakwah struktural tidak menyediakan medan yang luas. Jumlah prajurit dakwah yang mendapat amanah dalam jabatan publik melalui proses politik tidaklah banyak. Selain juga, dampak dari dakwah struktural ini memiliki keterbatasan. Keputusan politik sering kuat di atas kertas namun tidak berdaya di lapangan. Belum lagi proses politik yang rumit plus karakter medan politik yang volatile (tidak stabil dan selalu berubah) membuat dakwah struktural tidak dapat berjalan sendiri.

Pada titik inilah, dakwah struktural harus didukung dan dilengkapi dengan dakwah kultural. Secara sederhana dakwah kultural adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh semua prajurit dakwah di semua medan kehidupan di luar medan politik. Dakwah melalui media, dakwah melalui seni, dakwah melalui karya profesional, dakwah melalui enterpreneur dan sociopreneur hingga dakwah melalui kampus, sekolah, pesantren, LSM hingga dakwah yang mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memerangi korupsi, kezaliman dan kemaksiatan—semuanya masuk dalam ruang lingkup dakwah kultural. Karena itu dakwah kultural memiliki medan amal yang jauh lebih luas. Lebih banyak prajurit dakwah yang terlibat, sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi terwujudnya tujuan dakwah mewujudkan Islam yang kuat, berdaya dan memberi rahmat bagi seluruh alam.

Kedua dakwah ini harus saling melengkapi, saling mendukung dan saling mengokohkan. Dari dakwah struktural bukan hanya dapat dihasilkan perangkat kebijakan yang memberi jalan lebar bagi dakwah menyentuh banyak pihak dalam waktu yang singkat. Pada saat yang sama dakwah struktural yang paling utama mampu menghadirkan partai yang bercirikan dakwah. Partai Islam yang mampu menerapkan Good Party Governance, menerapkan prinsip 4E ( Efisien, Efektif, Ekonomis dan Etis). Partai yang mampu mempesona publik karena mampu menampilkan perilaku politik yang santun, anti korupsi, sederhana dan mampu menampilkan keteladan akhlaqi. Pada saat bersamaan dakwah kultural mampu menampilkan pesona melalui karya, melalui kontribusi dan prestasi di semua bidang. Hingga membuat para prajurit dakwah dapat menjadi syakhshiyah barizah ( tokoh panutan karena prestasi dan kontribusi) yang bertebaran di banyak bidang kehidupan.

Pada titik inilah diterapkan mutual endorsement (saling mendukung) antara dakwah struktural dan kultural. Dakwah struktural menghasilkan partai politik yang memiliki pesona publik yang mampu mampu meraup suara signifikan. Dalam konteks ketata-negaraan saat ini posisi partai politik memiliki peluang untuk meng-endorse (mengajukan dan mendukung) para nominator untuk banyak posisi lembaga kuasi pemerintah (semisal KPK, Komisi Penyiaran Indonesia [KPI], Komisi Yudisial dan banyak lagi komisi atau institusi lainnya) yang mayoritas mensyaratkan tidak boleh memiliki ikatan dan bukan anggota partai politik. Disinilah dakwah struktural memberi jalan bagi prajurit dakwah di medan kultural untuk mengisi posisi-posisi strategis. Ini endorsement struktural kepada kultural.

Sebaliknya saat momen pesta demokrasi, para prajurit dakwah di medan kultural dapat memberikan dukungannya dan ini diikuti oleh para pengikut atau followernya kepada partai dakwah yang memang sudah memberikan kinerja publik dan contoh teladan yang baik. Ini endorsement kedua dari dakwah kultural kepada dakwah struktural. Saling dukung, saling sinergi inilah disebut mutual endorsement yang insya Allah akan memudahkan proses terwujudnya Islam sebaagi rahmtan lil alamin.

Semoga Allah memudahkan dan memberkahi semua prajurit dakwah yang berjuang baik di medan kultural maupun medan struktural.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s