Pilkada Serentak dan Peluang Dakwah

Ba’da ramadhan, bukan hanya Syawal yang datang, tapi juga hajatan Pilkada serentak yang akan berlangsung pertama kali di Indonesia. Setidaknya ada 269 daerah yang akan berkompetisi. Karena menggunakan format satu putaran, berapapun suara terbesar yang didapat, dia akan jadi pemenang. Satu putaran tanpa batasan minimal syarat menang dan berlangsung serentak, maka penerapan strategi yang tepat dan akurat menjadi keharusan. Tidak ada ruang untuk koreksi strategi pada putaran kedua.

Karena itu, Pilkada serentak —yang pendaftaran pasangannya berakhir pada 28 Juli 2015 dan akan berlangsung pada 9 Desember 2015— dapat merubah landscape politik Indonensia. Jika sebelum ini mayoritas kepala daerah dikuasai Golkar dan PDIP, disusul Demokrat; pasca Pilkada Serentak bagian pertama ini, partai dengan strategi yang tepatlah yang akan dapat mengambil kesempatan untuk merubah kenyataan ini. Dan siapapun yang dapat menguasai mayoritas kepala daerah hasil Pilkada 2015 ini, punya peluang besar memenangkan Pemilu 2019 sekaligus memgantarkan kader terbaiknya sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Karena pada 2019, Pemilu Legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak dengan Pemilu Presiden (Pilpres).

Dan Alhamdulillah—hitungan sementara—PKS berpartisipasi pada 210-an Pilkada dengan 129 diantaranya sebagai pengusung, dan ada 52 kadernya akan ikut bertarung pada 9 Desember 2015 nanti. Jumlah kader peserta Pilkada yang baru 19% dari total 269 Pilkada memang belum mencapai angka ideal; tapi dengan proses yang berjenjang, prioritas kader dan realitas politik yang ada, 129 pasangan yang diusung menjadi target kerja dakwah berikutnya. Ini kerja strategis dan bernilai dakwah fundamental. Karena dari pengalaman selama ini: sarana amanah jabatan eksekutif dan legislatif memberi peluang besar dari kader, partai dan dakwah untuk merasionalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Bahkan dalam beberapa kajian, Pilkada Serentak ini memiliki nilai yang lebih strategis dibanding Pileg lalu. Salah satunya karena yang dipertandingkan adalah jabatan/amanah di eksekutif, dimana 80% urusan negara domainnya ada di wilayah eksekutif: angaran, SDM, hingga otoritas. Tak heran jika beberapa aleg rela melepaskan amanah legislatifnya untuk bertanding di jabatan eksekutif walau untuk level kota atau kabupaten sekalipun. Karena memang alurnya, setelah kontribusi di legislatif yang paling mungkin untuk melanjutkannya adalah dengan kontribusi di eksekutif. Apatah lagi disain poltical path (jalur politik) di Indonesia lebih mirip seperti Amerika; dimana pimpinan eksekutif atau senator di daerah atau wilayah naik vertikal. George Bush dan Clinton dari Gubernur ke Presiden. Sama seperti Jokowi dari Walikota ke Gubernur kemudian ke Presiden. Dari sudut penokohan, yang sangat penting dalam demokrasi modern saat ini, jabatan eksekutif memberi peluang kontribusi yang langsung dirasakan masyarakat. Wajib Belajar 12 tahun di Jawa Barat atau KJP (Kartu Jakarta Pintar) di DKI hanya dapat diusulkan oleh eksekutif. Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur dalam sebuah perbincangan dengan Penulis, menceritakan idenya membebaskan nelayan Jawa Timur dari jeratan rentenir dengan menginisiasi BPR Daerah yang di set up di setiap kecamatan dengan tugas spesifik membantu dan mendampingi warga miskin Jatim tersebut. Tak kurang 500 Milyar pada tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan itu.

Lalu bagaimana strategi agar pada 9 Desember nanti banyak kader dakwah dapat memenangkan pertarungan di Pilkada Serentak ini?

Setidaknya ada empat langkah yang perlu kita dalami dalam tim kerja di setiap lokasi Pilkada Serentak. Pertama, Pilkada is all about Tokoh, Tokoh dan Tokoh. Jadi ini memang pertarungan tokoh. Karena itu branding dan image tentang tokoh harus dikedepankan. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia, ‘menjual’ tokoh jauh lebih mudah. Tentu disematkan dengan visi atau tagline yang unik mengokohkan positif image dari sang tokoh. Bukan cuma above the line (dalam bentuk spanduk, stiker dan online campaign), tapi juga bellow the line dalam bentuk temu warga, small project, pemberdayaan, hingga menginap dirumah warga, mesti dilakukan.

Tapi Tokoh tanpa strategi yang tepat, hanya akan melelahkan, tidak akan profuktif. Karena itu—yang Kedua—survey dan peta awal kondisi pemilih dengan isu spesifik di setiap daerah pemilihan perlu segera dilakukan. Saat memenangkan Pilgub DKI, Jokowi-Ahok hanya turun di 77 kelurahan dari 146 kelurahan yang ada di DKI. Rekomendasi tim strategisnya jelas: 77 kelurahan inilah battle ground (medan pertempurannya). Sisa 69 kelurahan lainya sudah jelas petanya; sebagian jadi kubu Jokowi-Ahok, sebagian lagi jadi basis kompetitor mereka. Dari 77 kelurahan pun dipetakan apa problem dan harapan di setiap slicing (potongan dapil per RW atau RT). Semua dengan pendekatan yang empiris dan terukur.

Ketiga, strategi micro campaign. Kampanye dengan data yang jelas dan valid tentang problem and solutions pada setiap satuan dapil—misal: basis RT atau RW atau komunitas atau paguyuban atau satuan lainnya—segera dieksekusi. Paguyuban dengan harapan spesifik bisa diikat komitmennya dengan program yang akan dijalankan kemudian. Walaupun basis paling valid adalah melalui pendekatan daerah karena lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada di RT akan memudahkan menghitung dan mengevaluasi hasil dan target kerja. Kisah kemenangan Partai Konservatif pada Pemilu Inggris 4 bulan lalu bisa menjadi inspirasi. Dengan sistem distrik, David Cameron dibantu Cheif Executive Strategis-nya Lynton Crosby, membalikkan semua hasil survey hingga H-1 yang menyatakan bahwa Buruh dan Consevative akan bersaing ketat. Namun kenyataannya Conservative-nya David Cameron itulah yang menang dengan lebih dari 100 kursi di Parlemen kemarin. Salah satu rahasianya adalah pendekatan micro campaign yang memetakan setiap dapil dengan isu spesifik dan treatment khusus termasuk mendorong Partai Nasional Skotlandia untuk mengambil 58 dari 63 kursi Parlemen di Skotlandia yang sebelumnya mayoritas dikuasai Partai Buruh.

Langkah terakhir—yang keempat—kader, kader dan kader sebagai tulang punggung paling terpercaya dan paling produktif sekaligus penjaga kunci-kunci keberkahan dan kunci-kunci dakwah. Dalam setiap hajatan demokrasi, kader selalu mewakafkan diri dan semua miliknya untuk kemenangan jihad siyasi. Pastikan semua kader terlibat dan mengambil medan amalnya yang optimal. Bisa sekaligus digabungkan dengan ekspansi dakwah, implementasi rabtul aam hingga program pemberdayaan masyarakat.

Tapi pastikan juga bahwa siapapun kader yang mendapat amanah nantinya akan mampu membalas wakaf tulus kader tersebut dengan menjadikan amanah atau jabatan publik ini sebagai ‘wasilah dakwah’, ‘wasilah ukhuwah’ hingga ‘wasilah jihad’ demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Waalahu a’lam bish shawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s