Pemerintah: Antara Kapasitas vs Publisitas

Dalam sistem presidential, kedudukan seorang Presiden sangat sentral. Konstitusi memberinya banyak hak dan previlige (kekhususan), yang tentunya diikuti dengan kewajiban besarnya mewujudkan empat amanah mukadimah konstitusi kita: ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.

Dalam lima bulan terakhir kepemimpinan Jokowi, kita melihat ada beberapa langkah yang dapat ditafsirkan sebagai kegamangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Di antara hal yang paling menonjol adalah tentang kemampuan teknokratis yang belum mumpuni. Hingga saat ini, adanya problem penetapan dan pendefinisian nomenklatur anggaran yang tidak selesai berakibat tidak teralokasikannya beberapa pos anggaran. Pemisahan Kementrian Pendidikan dengan Kementrian Pendidikan Tinggi dan Riset contohnya. Secara ide, kebijakan ini niatnya baik bagi pengembangan yang lebih optimal dan terkoneksinya aktivitas riset dan perguruan tinggi. Tapi dengan dilepaskannya dari Kemendikbud, sementara pembahasan nomenklatur belum tuntas, membuat anggaran untuk tenaga pengajar di Perguruan Tinggi terkendala hingga pertengahan tahun. Ini contoh di satu satuan kerja. Masih banyak kasus sejenis.

Termasuk hal yang menunjuk-kan keterbatasan kapasitas adalah ketika pemerintah memberi tunjangan khusus untuk aparatur pajak. Dengan dalih target pemasukan pajak yang tinggi, pemerintah memberi renumerasi yang luar biasa jomplang-nya dengan satuan kerja lainnya. Apakah kawan-kawan TNI yang berjuang bertaruh nyawa; petugas kepolisian; atau para penyuluh pertanian tidak dihargai sama jerih payah dan pengorbanannya? Apakah mungkin aktivitas ekonomi meningkat ketika infrastruktur, pelayanan aparatur dan juga produktivitas bangsa ada di level yang rendah? Logika ini sama seperti Pemkot Jakarta yang menggaji aparat Pemda dengan standar gaji yang jauh lebih tinggi dibanding rekan sejenisnya di daerah lain ataupun di Pusat sekalipun.

Jika kasus-kasus seperti ini terus bergulir —sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan keadilan— suatu saat akan ada dampak yang bisa jadi tidak manageable —tidak dapat dikendalikan. Negeri ini akan menjadi sangat menyeramkan ketika ketidak-adilan dijustifikasi karena kapasitas penyelenggara negara yang tidak mampu menemukan solusi yang berkeadilan. Pembicaraan warga Kalimantan, Papua, hingga masyarakat Riau tentang ketidak-adilan menjadi kian memiliki dasar.

Kisah perbedaan komentar dan pandangan tentang kepres yang memperkuat institusi Kepala Staf Kepresidenan yangg diperbesar juga menjadi catatan. Dengan lima deputi, selain struktur baru ini berpeluang memiliki staf yang besar, juga menjadi peluang terjadinya tumpang tindih dengan tupoksi dari lembaga yang selama ini ada. Contoh: Deputi II Kepala Staf Kepresidenan tentang Pengelolaan Program Prioritas, berpeluang memiliki tupoksi serupa dengan Bappenas atau pos di menteri koordinator yang bersangkutan. Pada saat yang sama, ada lima deputi dari Kepala Staf Kepresidenan. Dalam penjelasannya Pak Luhut menjelaskan latar belakang para deputi yang menurutnya luar biasa. Saya khawatir, masalahnya bukan orangnya, tapi strukturnya yang tidak tepat. Karena mengelola negara bukan seperti mengelola arisan RW yang dapat diubah setiap saat tanpa membawa konsekuensi dari kompleksnya struktur institusi negara.

Belum lagi rasa ketidak-adilan dengan adanya kepres penetapan subsidi uang muka mobil bagi pejabat negara yang mencapai Rp 210 juta disaat rakyat tengah gonjang ganjing akibat dampak kenaikan BBM, harga beras hingga publik transport yang membengkak. Jika ditambah kemampuan Presiden saat menangani konflik KPK-Polri yang hingga sekarang masih menyisakan persoalan, kita patut bertanya sejauh mana kapasitas pemerintahan sekarang dalam menyelesaikan problem bangsa.

Pada saat yang sama, kita juga melihat penunjukkan beberapa tim relawan dan anggota parpol pendukung sebagai komisaris di beberapa BUMN bukanlah merupakan kebijakan yang menunjukan sakralnya ruang publik yang mestinya dijaga dengan penuh etika. Pada akhirnya kapasitas akan jauh lebih bergema ketimbang publisitas. Apalagi jika publisitasnya hanya didasari pencitraan semata. Dalam bahasa anak gaul, “How low can you go?” Berapa lama dapat bertahan sampai masyarakat sadar bahwa ‘faqidus sya’i la yu’thi’ Siapa yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi.

Apa pelajarannya bagi gerakan Islam? Ada banyak lapisan pekerjaan yang harus dikuasai. Bukan cuma memenangkan hati publik untuk kemudian meraih kemenangan politik. Tapi lebih dari itu, kita perlu menyiapkan orang terbaik, berbasis merit system (kapasitas bukan koneksitas) dengan tour of duty yang memadai. Hari-hari ke depan jika Allah Ta’ala izinkan, kita dapat menekuni jalan tarbiyah kamilah ini, termasuk tarbiyah siyasi yang hakiki, insya Allah kita akan menyaksikan hadirnya pemimpin umat yang mampu mewujudkan baldayun thoyyibatun wa rabbun ghafur…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s