KPK-Polri: Ujian Kepemimpinan Nasional

Kisruh Polri dengan KPK dan turunannya memberi kita landscape jelas tentang kualitas kepemimpinan seorang Jokowi. Jamak difahami when you are on the top you will be alone, saat kita memimpin, keputusan sepenuhnya ada ditangan kita, sendirian. Karena di semua institusi, selalu ada ultimate decision, sang pengambil keputusan akhir. Biasanya pada keadaan biasa keputusan dapat dibuat bersama. Tapi dalam keadaan genting dan ber-magnitute besar sang pembuat keputusan utamalah yang harus mengambil ketegasan. Disitulah sebenarnya kualitas kepemimpinan seseorang akan diuji.

Dalam kepemimpinan tingkat nasional, dengan segala hierarkinya, ada jenis keputusan teknis dan keputusan strategis. Keduanya dapat didelegasikan. Karena fokus dan dampak keputusan itu hanya menentukan kecepatan dan ketepatan pembangunan. Tapi ada jenis keputusan lain yang lebih fundamental: keputusan prinsip. Ini berkaitan dengan arah dan etika. Manager do the things right (melakukan sesuatu dengan benar). Sementara Leader do the right things (melakukan sesuatu yang benar). Tugas pemimpin jauh lebih sederhana dari tugas manajer tapi memerlukan jauh lebih besar kapasitas dan mentalitas. Karena ia berkaitan dengan prinsip yang sering kali bertabrakan dengan kepentingan jangka pendek dari para pendukungnya. Ia berkaitan dengan etika yang seringkali jauh lebih mendasar dari sekadar penegakkan hukum dan undang undang yang seringkali disiasati oleh para pemburu jalan singkat. Ia berkaitan dengan urusan publik yang seringkali tidak memiliki penjaga dibanding urusan privat yang dijaga oleh banyak body guard-nya dengan segala macam bajunya.

Karena itulah kasus KPK-Polri amat berkaitan dengan masalah kepemimpinan nasional. Karena ia berkaitan dengan prinsip; masalah korupsi yang sudah merasuk ke semua sendi kehidupan yang dalam beberapa hal berhasil diperangi oleh KPK. Ia berkaitan dengan etika: saat Presiden mencalonkan Kapolri yang berstatus tersangka kasus korupsi. Tambahan lagi dengan kasus turunannya, upaya kriminalisasi komisioner KPK dan penggiat pemberantasan korupsi dengan kasus lama dan tidak terkait langsung dengan korupsi. Ini laksana berdalih menegakkan hukum tanpa landasan etika. Ia berkaitan dengan urusan publik karena korupsi sudah disepakati merupakan masalah dan musuh publik nomor satu. Karena itu, keputusan Jokowi dalam masalah ini dapat kita jadikan tolak ukur untuk menilai kualitas kepemipinan nasionalnya.

Luluskah Jokowi? Saya ingin tegas mengatakan tidak lulus. Walau banyak pihak mengapresiasi keputusannya untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan menunjuk Wakapolri sebagai Plt Kapolri dan diajukan sebagai Calon Kapolri baru tetap saja keputusan itu lebih banyak nuansa politis dan berupaya menjaga keseimbangan jangka pendek. Apalagi keputusan itu diikuti dengan pemberhentian sementara dua komisioner KPK yang didakwa oleh kasus bersyubhat dalam persaksian palsu masalah pilkada dan pembuatan surat identitas palsu. Sesuatu yang publik anggap sebagai bentuk kriminalisasi dan serangan balik pada KPK sesudah penetapan tersangka calon Kapolri. Plus Presiden dengan dalih tidak jngin intervensi pada penegakkan hukum membiarkan pelimpahan berkas tersangka calon Kapolri kepada Kejaksaan yang pada akhirnya menyerahkan kepada Kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.

Dari sudut pandang masalah prinsip, keputusan ini jelas tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Membiarkan KPK dilemahkan dan menyetujui kriminalisasi pada komisioner atas kasus saksi palsu dan pembuatan identitas palsu yang sudah lama berlangsung tidak bisa diartikan lain kecuali mengabaikan fakta bahwa KPK diantara institusi yang mampu menegakkan hukum tajam ke atas. Sesuatu yang selama ini sulit terwujud. Tentu kita harus membedakan KPK sebagai institusi dengan komisioner atau oknum KPK yang bisa jadi salah dan tidak kebal sogokan. Publik tegas memberi apresiasi pada KPK yang mampu menghidupkan harapan publik pada pemberantasan korupsi. Keputusan ini juga tidak mencerminkan keberpihakan pada harapan publik yang menginginkan agar orang-orang bersihlah yang dinominasi untuk membersihkan negeri ini dari karat korupsi. Keputusan ini juga tidak mencerminkan kenegarawan Presiden dengan banyak memberi pertimbangan didasari pertimbangan politis dan jangka pendek. Laksana barter yang ingin menyenangkan banyak pihak tapi justru mengorbankan etika dan harapan publik.

Lalu apa pelajarannya bagi harokah Islam dan kita? Pertama, prinsip hanya mungkin ditegakkan oleh mereka yang dekat pada Sang Pemilik Prinsip, yaitu Allah SWT. Pasti mereka yang banyak berhutang budi pada manusia akan sulit tegas. Karena itu, pastikan perjuangan dan harakah kita hanya bersandar dan berharap pertolongan Allah Ta’ala. Kedua, kepentingan publik harus menjadi domain utama. Pernah Umar bin Khattab di siang yang sangat terik, saat sebagian besar manusia menghindari terik men-tari, justru berlari di padang tandus nan gersang semata mencari satu onta baitul maal yang terlepas. Menjaga harta umat serta kepentingan publik adalah ciri pemimpin mulia. Ketiga, Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam mengingatkan kita untuk ‘istafti qolbaka’, tanyalah pada hatimu. Rakyat kian cerdas dan dapat melihat apa yang terjadi. Partai politik mestinya mampu mengambil pelajaran bahwa prinsip BERSIH masih sangat dibutuhkan masyarakat. Dan dengan sistem tarbiyah kita mestinya kebijakan partai untuk berlaku BERSIH dalam segala aspek adalah sebuah keniscayaan. Tugas kita semua mewujudkan partai ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Diantaranya menjadi elemen yang mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s