KMP: Membangun Koalisi Keumatan

Kiriman ‘WhatsApp’ itu begitu jelas. “Rentetan kemenangan yang kita dapat itu berkat doa ikhwan dan akhwat di seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah” Demikian postingan Bendahara Umum Ust. Mahfuz Abdurrahman menanggapi kemenangan paket Koalisi Merah Putih (KMP) dalam voting pemilihan pimpinan MPR Rabu (8/10) lalu. Keberhasilan menempatkan dua kader kita: Ust. Hidayat Nurwahid dan akhuna al kariim Fahri Hamzah insya Allah dapat mempercepat terwujudnya tadayyun sya’bi (religiusitas masyarakat) di Nusantara.

KMP, blessing in disguise, dapat menjadi kekuatan yang real untuk bersama-sama menghadirkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Gabungan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan PPP (walau sempat hengkang saat pemilihan MPR) memang bukan koalisi ideal yang ideologis dan permanen. Tapi KMP bagaimanapun adalah wadah eksperimen baru dalam dakwah parlemen. Sesuai dengan prinsip dakwah yang harus selalu memperluas medan kerjasama dan meminimalkan medan permusuhan, KMP menjadi model yang perlu dijaga dengan baik. Apatah lagi, bi barakatillah, suasana yang terbangun sangat kental dengan suasana keumatan. Saya pernah hadir dalam rapat KMP; baik Sekjen Golkar Idrus Marham hingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga perwakilan Demokrat Ibu Nurhayati, dan perwakilan PAN, termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon hampir semua akrab dengan terminologi keumatan. Beberapa kutipan ayat dan hadits selain tentu pasal dan ayat dari konstitusi dan undang-undang sering dikutip dalam pertemuan itu. Apatah lagi hadir pula Ust. Hidayat Nurwahid, Ust. Muzammil, Akh Fahri Hamzah, dll yang selalu dijuluki sebagai ‘Ustadz-Ustadz PKS’. Suasana yang terbangun pun kondusif. Bukan hanya ‘bagi-bagi kursi’ tapi yang utama adalah bagaimana desain Indonesia ke depan.

Kini dengan peluang mengambil pimpinan di Alat Keleng-kapan Dewan (AKD) baik di Badan Legislatif, Badan Kerja-sama Antar Parlemen (BKSAP) hingga pimpinan komisi, keberadaan KMP dapat menjadi wadah optimal untuk mengefektifkan agenda menghadirkan perundang-undangan yang mewujudkan Indonesia yang religius, adil dan sejehtara. Dalam beberapa pertemuan ke depan agenda menyiapkan Program Prolegnas (Prioritas Legislasi Nasional) sudah mulai diungkap. Mulai dari pembicaraan mengenai paket RUU Perbankan yang sekarang sangat liberal —ditandai dengan dimilikinya bank umum hingga mendekati 100% kepemilikan— sampai pembicaraan mengenai reformasi UU Minerba dan penuntasan UU penguatan Desa yang sudah dimulai di UU Desa.

Lalu apa saja peluang yang bisa kita usung untuk mempercepat perwujudan tadayyun sya’bi melalui kebijakan DPR periode 2014-2019 ini?

Setidaknya ada empat bidang garapan utama yang bisa kita perjuangkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya percepatan Indonesia kita. Pertama paket Undang-undang distribusi kekayaan nasional. Rasio gini kita yang mendekati 0.43 sangat mengkhawatirkan. Pengalaman Malaysia dengan New Economic Policy– (NEC)-nya menggambarkan betapa keberadaan political will saja, belumlah cukup. Tetap diperlukan disiplin bagi terjadinya transfer of wealth (penyebaran kekayaan) kepada masyarakat miskin. Setelah lebih dari 30 tahun, penguasaan kekayaan bumi putra tidak lebih dari angka 19%, naik dari sebelum NEC yang awalnya 8-9%. Indonesia dengan penduduk beretnis Cina yang tidak sampai 5% dan menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional tentu perlu segera menyelesaikan paket UU ini. Pembukaan UUD 1945 jelas memgamanatkan agar mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tugas negara.

Di antara paket UU ini adalah reformasi agraria termasuk pelaksanaan land reform. Jumlah wilayah hutan indonesia yang lebih dari 76 juta hektar perlu dikelola dengan baik. Tidak ada lagi kondisi dimana satu orang mendapat konsensi pengolahan hingga 2 juta hektar sementara mayoritas petani hidup dengan lahan dibawah 0.2 hektar. Termasuk juga paket kebijakan sertifikasi tanah-tanah rakyat. Hernando de Soto salah seorang peraih Nobel Ekonomi dari Amerika Latin menyarankan, salah satu cara pemerintah menyayangi rakyat adalah sertifikasi tanah rakyat oleh negara. Yang tadinya aset mati berubah menjadi aset produktif dan pada saat yang sama meningkatkan rasio bankability masyarakat.

Paket kedua adalah UU peningkatan infrastruktur ekonomi kita. Alokasi anggaran besar-besaran untuk mewujudkan jalur logistik darat, laut dan udara disertai dengan kesiapan perbankan nasional yang lebih pro kepada rakyat miskin. Termasuk penyiapan transportasi umum dan sistem energi nasional dengan backbone gas alam yang melimpah yang kita miliki. Termasuk perbaikan sistem kepemilikan perbankan kita yang sangt liberal. Pekat UU ini diikuti penyelesaian paket UU reformasi birokrasi yang sudah bergulir mulai dari UU Aparatur Sipil Negara dan UU Administrasi Pemerintahan yang akan diikui dengan pembahasan dan pengesahan RUU Etika Aparatur dan pejabat Negara. Harapannya negara siap melayani masyarakat secara fisik dan pelayanan.

Paket UU ketiga adalah penyempurnaan pelaksanaan UUD 1945 Bab XA. Salah satu ciri UUD hasil amandemen dari 1999-2002 sebelum dan sesudah reformasi adalah penembahan BAB yang khusus memuat Hak Warga Negera di Bab XA ini. Ada 10 Pasal baru yang melulu isinya menegaskan Hak Warga Negara —mulai dari hak berusaha dan berpenghasilan, hak berkeluarga, hak kesehatan, hak pendidikan hingga hak memperoleh informasi, yang setiap pasalnya itu berimplikasi pada lahirnya UU turunannya. Mulai dari UU BPJS I dan II yang terkait kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar institusi publik besikap transparan dan mematuhi asas akuntabilitas. Masih banyak hak warga negara yang harus diperjuangkan, diantaranya adalah hak berkeluarga. Karena itu sejak periode lalu FPKS gigih memperjuangkan RUU Ketahanan Keluarga . Dengan paket UU ketiga ini diharapkan negara dapat menyediakan alokasi anggaran yang besar bagi publik, khususnya masyarakat tidak mampu. Sehingga negara benar-benar berfungsi layaknya ayah yang melindungi keluarga dan anak-anaknya.

Paket UU berikutnya adalah UU yangg menjaga kesatuan dan kekuatan umat. Sesudah memiliki UU Zakat, kita sedang berpacu memiliki UU Haji dan Umroh. Kita juga bersegara mewujudkan UU Wakaf dan UU yang menjamin kokohnya budaya Islam dalam kerangka NKRI. Pada periode akhir DPR lalu telah disahkan UU keuangan Haji yang memungkinkan kita membentuk lembaga seperti Tabung haji Malaysia dan juga UU jaminan Produk halal, dimana posedur dan sistem sertifikasi halal menjadi keharusan bagi produsen demi menjaga kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi umat. Semua undang-undang yang ada masih harus dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah, Kepres dan Peraturan menterinya. Pengawasan masih harus dilakukan. Pada saat yang sama pembangunan institusi memerlukan waktu dan dukungan SDM serta anggaran, agar mampu perform dan berprestasi.

Insya Allah dengan sejumlah agenda ini, keberadaan KMP dapat membuat percepatan bagi terwujudnya negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafuur….Tentu dengan tetap ‘mengingat’ karena ini koalisi pragmatis, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tetap harus dilakukan. Prinsip kita jelas, faidza azamta fatawakkal ‘allallah…Jika kita sudah berazam (mengambil keputusan) maka bertawakkalah kerja kita selanjutnya. Semoga Allah Ta’ala selalu memberkahi ikhwan dan Akhwat yang berjuang mewujudkan kejayaan Islam dan umatnya di manapun mereka berada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s