Mardani Minta Solusi BBM Secara Komprehensif

(16 Jan 2012 14:18) Mardani (JPI/Dzikry Subhanie)

Senayan – Anggota Komisi Energi DPR RI Mardani mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan BBM yang akan diambil, apakah melalui konversi BBM ke BBG atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif.

“Hal ini mengingat pemerintah sudah beberapa kali mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih,” ujar Mardani dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (16/1).

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM selalu mengalami over kuota. Terakhir, tahun 2011 yang lalu, mengalami over kuota dalam jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 triliun.

“Kelebihan kuota ini dipastikan berasal dari konsumsi mobil yang meningkat, baik mobil pribadi maupun umum,” ujar anggota  dari Dapil Jabal VII ini.

Lebih jauh Mardani menguraikan, peningkatan konsumsi BBM dikarenakan jumlah mobil yang terus meningkat di tengah keterbatasan jalan (yang sangat lambat pertumbuhannya).

“Akibat dari keterbatasan sarana ini adalah menimbulkan kemacetan. Kemacetan demi kemacetan ini sudah dipastikan menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM yang terbuang percuma begitu saja,” ujarnya.

Hal tersebut juga diakui oleh Menteri ESDM Jero Wacik saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi Energi DPR RI pagi tadi di Gedung DPR RI. Menurutnya, setiap mobil mengkonsumsi BBM rata-rata 3 liter setiap harinya. Jadi, jika ada 1 juta mobil yang bergerak di jalan, maka otomatis BBM yang dikonsumsinya adalah sebanyak 3 juta liter per hari.

“Artinya, pemborosan penggunaan BBM adalah terkait juga dengan masalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pertumbuhan mobil. Sehingga, solusi utamanya adalah bagaimana menambah jalan atau memperbaiki insfrastruktur jalan, atau diversifikasi moda transportasi dan juga mengendalikan pertumbuhan mobil,” tegas Mardani.

Menurut Mardani, pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM ini.

“Jika, hari ini Pemerintah bertekad melaksanakan juga kebijakan Pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk mobil dinas dan pribadi karena mendasarkan diri pada UU APBN 2012, maka kami juga meminta pemerintah, atas dasar konstitusi yang menuntut pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengambil kebijakan secara komprehensif dan tuntas,” demikian tuntut Mardani.

Karena pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder, maka ia meminta pemerintah membuat blue print perbaikan jalan dan pengendalian pertumbuhan mobil. Termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi.

“Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tambal sulam dan sektoral, tapi komprehensif. Sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan secara efektif dan efisien,” pungkasnya.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Abdul Kholis Akbar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s