Konversi BBM ke BBG: Awas! Tragedi Tabung Gas Hijau Terulang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, Mardani meminta agar pemerintah segera mengajukan detil kebijakan konversi BBM ke BBG ke DPR apabila kebijakan tersebut sudah menjadi tekad pemerintah.

“Kami ingin memastikan kebijakan konversi ini mampu untuk mensejahterakan rakyat, ” ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Kamis (12/1/2012).

Hal itu disampaikan Mardani terkait pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa Konversi BBM ke BBG tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi, namun bisa langsung dijalankan. Bahkan, Hatta menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya sebagaiaman dinyatakan oleh Hatta.

Namun, Mardani menginginkan agar pemerintah merencanakan kebijakan ini dengan matang dan terarah, jangan sekedar untuk kepentingan sesaat dan reaktif terhadap kegagalan kebijakan subsidi BBM, seolah-olah aspiratif dengan isu yang berkembang.

“Kita harus bicarakan secara pasti legalitas kebijakan ini dan blue print kebijakan dalam skala menyeluruh sebagai Kebijakan Energi Nasional termasuk sasaran yang hendak dicapai dan seberapa besar penghematan APBN yang bisa dilakukan,” tambah Mardani.

Mardani sangat mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera melaksanakan usaha pembatasan BBM yang telah sering mengalami over quota sehingga mengakibatkan pembengkakan subsidi yang membebani APBN .

“Karenanya kami mengundang Menteri ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, kemudian Menristek untuk memastikan kelayakan teknologi serta keamanannya, jangan sampai karena perencanaan yang kurang matang, sehingga merugikan masyarakat seperti “bom tabung hijau” yang sempat marak beberapa waktu lalu, jangan sampai hal serupa terjadi lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” jelas Mardani.

Selanjutnya, karena hal ini berimplikasi kepada masalah Lingkungan Hidup, maka juga kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup agar terlibat aktif dalam kebijakan ini. Lebih jauh, kebijakan konversi ini akan berimplikasi pada pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim.

Untuk itu kami akan mengundang juga Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk hadir pada pembicaraan bersama ini. Sesuai Protocol Kyoto, kebijakan ini memiliki aspek “carbon trade”, yaitu kompensasi yang akan didapatkan oleh Indonesia karena menyelematkan lingkungan dari bahaya carbon secara konsisten.

“Diharapkan DNPI bisa menghitung berapa besar nilai penghematan yang dilakukan Indonesia dan besarnya kompensasi yang diperoleh,” ujar Mardani yang berasal Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Outcomes kebijakan konversi BBM ke BBG ini adalah penghematan dan kemungkinan adanya penerimaan Negara dari “Carbon Trade”, maka hal ini akan mempengaruhi posisi APBN.

“Diharapkan keterlibatan Menteri Keuangan dalam pembicaraan ini,” katanya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s