Atasi Subsidi BBM, Pemerintah harus Serius Kembangkan Energi “Baru”

Jakarta (14/12) – Pemerintah harus lebih serius untuk mengembangkan energi “baru” sebagai alternatif pengganti energi “tua” dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang meliputi Undang undang dan lembaga yang terkaitnya dengannya seperti BPH Migas. Demikian rilis yang disampaikan Mardani, Anggota Komisi VII DPR RI, dalam rangka menindaklanjuti pasca terpilihnya ketua dan anggota BPH Migas.
Pemerintah saat ini masih sangat fokus pada penggunaan energi “tua” seperti bensin dan solar. Mardani menilai, Kebijakan pemerintah masih terlihat setengah hati untuk menggunakan alternatif bahan bakar yang berasal dari energi “baru” sebagai pengembangan energi di masa depan. Meskipun sudah ada pencanangan, namun masih sebatas retorika karena belum adaaction plan yang jelas.
“Kenapa pemerintah masih juga mempertahankan kebijakan subsidi BBM yang demikian besar ini? Beberapa tahun yang lalu pernah diterapkan BBG untuk taxi dan bus, tapi sekarang terlihat tidak ada sikap yang jelas bagaimana pengembangan selanjutnya.” Demikian anggota Fraksi PKS ini mempertanyakan.
Padahal Indonesia sangat kaya dengan sumber-sumber energi selain minyak bumi. Mardani mencatat beberapa sumber energi “baru” yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: energi panas bumi, LPG, mikro hidro, energi angin termasuk energi nuklir dan energi nabati.
Mardani menambahkan, “Penggunaan bensin dan solar telah terbukti mahal, polutif, dan adanya keterbatasan cadangan minyak yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga, yang akibatnya memberatkan APBN.” Menurut proyeksi pengamat, harga minyak dalam 15 tahun ke depan bisa mencapai US$ 200 per barrel,, sementara harga energi baru rata-rata hanya US$ 45 per barrel. Kalau penggunaan energi baru bisa dipercepat, Indonesia bisa melakukan penghematan APBN yang luar biasa besar.
Beberapa cost energi baru sekarang memang relatif mahal karena harus dengan kapasitas ekonomis yang cukup besar, namun jumlah daya (watt) yang dihasilkan akan lebih banyak sehingga secara keseluruhan relatif biaya per unitnya lebih murah.
“Pemerintah bisa mulai dengan mewajibkan PLN menggunakan gas dalam skala yang lebih besar agar dapat menimbulkanmultiflier effect pada pengembangan penggunaan bahan bakar gas (BBG). Tentu pemerintah harus mensupport dengan memberikan kemudahan bagi PLN untuk mendapatkan sumber BBG.” Tambah politisi PKS ini. Prioritas lain yang perlu dikembangkan adalah subsidi konverter bagi pemiliki kendaraan bermotor. “Subsidi in hanya membutuhkan sekitar 9T per tahun, bandingkan dengan subsidi BBM saat ini sebesar 42T, sehingga APBN bisa dihemat sebesar 33T.” Jelas Mardani yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s